Hot News

SURVEI SENTIMEN BISNIS
2015-04-05

100 HARI KEPEMIMPINAN JOKOWI - JUSUF KALLA

SUMBANGSIH PERAN APINDO DALAM MEMPROMOSIKAN KEPENTINGAN SEKTOR SWASTA INDONESIA

April 2015



Presiden dan Wakil Presiden Indonesia terpilih 2014-2019 Joko Widodo dan Jusuf Kalla telah diberi amanat untuk memimpin Indonesia hingga 2019 mendatang. Bangsa Indonesia tentunya meletakkan harapan besar kepada kedua pemimpin ini untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan di bidang hukum, sosial, dan  ekonomi agar Indonesia dapat bergerak maju, tumbuh dan berkembang lebih pesat lagi.

Dalam bidang ekonomi, isu-isu terpenting dari kebijakan pemerintah yang harus diembang Jokowi dan Jusuf Kalla dalam masa kepemimpinannya kini telah melewati masa 100 hari, termasuk di dalamnya mengenai reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi, pembangunan infrastruktur secara masif, pengurangan subsidi energi, penciptaan 3 juta lapangan kerja berkualitas per tahun, serta secara keseluruhan agar Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi diatas 7,0%.

Persepsi dan sentimen bisnis yang telah diperoleh memiliki daya komunikatif yang menyeluruh dan berperan besar terhadap pengembangan strategi kebijakan bagi advokasi yang nyata terhadap peran pemerintah. Dengan demikian, strategi kebijakan pemerintahan baru 2014-2019 yang tepat sasaran akan berperan labih luas dan berpihak kepada kepentingan sektor swasta Indonesia.



Keterlibatan pemerintah dinilai pelaku usaha cukup baik (sedikit di atas 50%) sedangkan 47% masih belum meyakini adanya keterlibatan aktif pemerintah. kebijakan reformasi birokrasi diantaranya birokrasi perijinan dan lain-lain juga dinilai pelaku usaha cukup baik dan cukup efektif, namun masih dianggap belum se-efektif / secepat yang diharapkan pelaku usaha. Dengan demikian, apabila dilakukan perbaikan menyeluruh terhadap sistem birokrasi yang ada saat ini, akan mempercepat perbaikan efektivitas kerja pemerintah dalam meningkatkan pelayanan seperti yang diharapkan para pelaku usaha. Lebih lanjut peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur diyakini akan mempercepat peningkatan daya saing ekonomi.


Peran Konsulatif dan support yang diberikan pemerintahan baru

Dalam rentang waktu 100-hari yang belum dapat menjadi indikator signifikan dari kepemimpinan Pemerintahan baru 2014-2019, nampaknya menjadi landasan bagi masih besarnya ketidakyakinan pengusaha terhadap peran suportif pemerintah terhadap kebutuhan sektor swasta, yang hampir mendekati 50%.

Namun walaupun demikian, hampir 70% dari pengusaha yakin pemerintahan baru lebih bersifat terbuka bagi kegiatan konsulatif dengan sektor swasta dalam upaya menyelesaikan berbagai permasalahan ekonomi yang ada.



Pelaksanaan kebijakan ekonomi yang berpihak pada pertumbuhan ekonomi dan pengembangan usaha

Hanya sekitar kurang dari 20% pengusaha yang meyakini bahwa masa 100-hari pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla telah melaksanakan kebijakan ekonomi yang berpihak pada pertumbuhan ekonomi dan pengembangan usaha.

Dan sekitar separuh (51%) pengusaha lebih melihat keberpihakan kebijakan ekonomi tersebut masih dalam kisaran rata-rata, bahkan masih belum menonjol dan belum cukup kuat


Kebijakan Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla yang semestinya dapat diimplementasikan secara lebih baik dan lebih maksimal

Upaya memangkas alur birokrasi serta percepatan pembangunan infrastuktur secara masif menjadi dua harapan terbesar dari pengusaha, yang semsestinya dapat dilaksanakan secara lebih sungguh-sungguh lagi oleh pemerintah baru dalam 100-hari kepemimpinan awal tersebut.


Kebijakan Reformasi Terpenting Pemerintah Yang Dinantikan Pengusaha

Reformasi birokrasi dan perijinan usaha yang menjadi dominasi harapan pengusaha memang menjadi kebijakan terpenting untuk memberi ruang berusaha yang lebih luas bagi sektor usaha Indonesia.


Hambatan utama yang masih dihadapi para pengusaha di Indonesia

Korupsi, kompleksitas peraturan (tumpang tindih), birokrasi, serta tingkat daya dukung infrastruktur yang rendah menjadi 4 hambatan utama yang dikemukakan pengusaha terkait dengan kelancaran aktivitas bisnis yang mereka lakukan.


Kesimpulan dan Rekomendasi

- Sudah saatnya pemerintahan baru 2014-2019 lebih mempercepat program kebijakan reformasinya, dengan fokus penekanan pada alur birokrasi, penyederhanaan regulasi bisnis, dan percepatan pembangunan infrastruktur.
- Terkait dengan alur penyederhanaan regulasi bisnis dan menekan alur birokrasi, Roadmap Ekonomi 2014-2019 APINDO telah memberikan langkah koordinasi yang diperlukan, pemangkasan tahapan administratif bagi minimalisasi biaya, serta memperkenalkan lebih banyak layanan satu atap untuk mempermudah dan mempercepat izin usaha pengolahan
- Ditengah stagnasi pengembangan infrastruktur, Roadmap Ekonomi 2014-2019 APINDO juga telah merekomendasikan penguatan kemitraan dan insentif untuk investasi publik-swasta yang relevan (ditengah kendala ruang fiskal pemerintah yang terbatas) serta meningkatkan akuntabilitas di tigkat pemerintah nasional dan daerah tentang pemberian perizinan yang diperlukan.
- Pemerintah baru 2014-2019 diharapkan untuk memprioritaskan penanganan isu-isu lintas sektor, diantaranya isu korupsi dan isu permasalahan lintas sektoral lainnya untuk membantu memenuhi kebutuhan sektor swasta yang paling mendesak dan mendorong peningkatan jumlah lapangan kerja bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2014-2019 yang lebih tinggi.


*Sumber : APINDO dan ILO, 2015, Survei Sentimen Bisnis APINDO 2015 dilaksanakan oleh APINDO dengan asistensi dan pendampingan oleh International Labour Organization (ILO). Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi : APINDO, Gdg. Permata Kuningan Lt. 10, Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C, Guntur-Setiabudi, Jakarta Selatan 12980. Tlp : +6221 - 8378 0824 / Fax: +6221 - 8378 0823, 8378 0746 / E-mail : sekretariat@apindo.or.



Kembali

Partner Kami